PEKANBARU,ANDALAN.CO- Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, melontarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning agar tidak berpangku tangan di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Muridi menegaskan, perusahaan yang memiliki konsesi, sumber daya, peralatan dan kemampuan penanggulangan kebakaran harus ikut berada di garis depan membantu pemerintah dan tim gabungan. Menurutnya, tidak pantas perusahaan hanya menjalankan aktivitas bisnis dan menikmati keuntungan dari sumber daya di Riau, tetapi minim kontribusi ketika daerah menghadapi karhutla.
“Jangan hanya mencari keuntungan di Riau. Ketika Riau menghadapi karhutla, perusahaan juga harus hadir. Turunkan personel, keluarkan peralatan dan bantu petugas di lapangan. Jangan cuma menjadi penonton,” tegas Muridi, Senin (24/8/2026).
Ia menyoroti perjuangan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah daerah hingga masyarakat yang berjibaku menghadapi panas, asap dan medan sulit untuk melakukan pemadaman dan pendinginan.
Menurut Muridi, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi perusahaan yang mempunyai sumber daya memadai tetapi belum menunjukkan keterlibatan nyata dalam membantu penanganan karhutla.
“Petugas berjibaku dengan api, masyarakat terkena dampak asap. Kalau ada perusahaan di sekitar wilayah terdampak memiliki kemampuan tetapi memilih diam, tentu kami pertanyakan di mana tanggung jawab sosial dan kepeduliannya terhadap daerah ini,” katanya.
Muridi menegaskan persoalan tersebut tidak akan berhenti sebatas imbauan. PW-IWO Riau bersama jaringan Pengurus Daerah IWO di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau akan terus melakukan pemantauan di lapangan terhadap keterlibatan perusahaan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Jaringan tersebut, kata Muridi, akan menghimpun informasi, melakukan konfirmasi serta mendokumentasikan perusahaan yang benar-benar mengerahkan sumber daya membantu petugas maupun masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami punya jaringan pengurus daerah di 12 kabupaten/kota. Mereka akan terus melakukan pemantauan. Kita ingin melihat secara nyata perusahaan mana yang turun membantu dan mana yang tidak. Semua akan kita catat berdasarkan fakta dan hasil konfirmasi di lapangan,” tegas Muridi.
Perusahaan yang aktif menurunkan personel, mesin pompa, selang, kendaraan operasional, alat berat maupun memberikan dukungan logistik kepada tim pemadam, menurutnya, patut diberikan apresiasi dan diberitakan kepada masyarakat.
Sebaliknya, perusahaan yang memiliki kemampuan dan sumber daya namun tidak menunjukkan kontribusi memadai akan menjadi perhatian PW-IWO Riau.
“Kami tidak hanya mencari yang tidak bekerja. Perusahaan yang serius membantu masyarakat dan petugas juga akan kita berikan ruang pemberitaan sebagai bentuk apresiasi. Tetapi kalau memiliki kemampuan lalu memilih diam, jangan berharap persoalan itu luput dari pemantauan kami,” ujarnya.
Muridi juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait mengevaluasi kesiapan serta keterlibatan perusahaan, khususnya yang beroperasi di kawasan rawan karhutla.
Muridi bahkan menegaskan PW-IWO Riau siap membawa hasil pemantauan tersebut ke tingkat pemerintah pusat apabila berdasarkan data, verifikasi dan konfirmasi ditemukan perusahaan yang patut dipertanyakan komitmennya dalam membantu penanganan karhutla.
“Ini peringatan terbuka. Kalau ditemukan perusahaan yang memiliki sumber daya dan kemampuan tetapi tidak menunjukkan kepedulian saat karhutla terjadi di sekitar wilayah operasionalnya, kami akan kumpulkan datanya. Jika diperlukan, kami siap menyampaikannya kepada kementerian terkait hingga Presiden Republik Indonesia agar menjadi perhatian dan dievaluasi sesuai kewenangan pemerintah,” tegas Muridi.
Menurutnya, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang dunia usaha. PW-IWO Riau menginginkan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat, masyarakat dan perusahaan dalam melindungi Riau dari ancaman karhutla.
Karena itu, Muridi memastikan pemantauan tersebut tetap mengedepankan prinsip jurnalistik. Setiap informasi harus didukung fakta, dokumentasi, verifikasi serta konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan.
“Kami tidak akan menuduh tanpa data. IWO bukan mencari kesalahan perusahaan, tetapi memastikan kepedulian terhadap Riau benar-benar diwujudkan dengan tindakan. Kalau berusaha dan mengambil manfaat ekonomi di Riau, ketika daerah ini menghadapi ancaman, tunjukkan tanggung jawab nyata,” katanya.
Muridi mengingatkan dampak karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi dan transportasi serta menimbulkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, ia meminta perusahaan tidak menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan, kesiapan personel dan peralatan hingga dukungan terhadap operasi pemadaman harus dilakukan sejak dini.
“Riau tidak membutuhkan perusahaan yang hanya hadir ketika keadaan baik. Saat daerah menghadapi ancaman karhutla, keberadaan dan kepedulian mereka harus terlihat. Jangan biarkan petugas dan masyarakat bertarung melawan api sendirian,” tegasnya.
Muridi menutup dengan pesan keras bahwa penanganan karhutla membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar slogan dan laporan di atas kertas.
“Api tidak padam dengan seremoni dan pernyataan. Api harus dilawan dengan personel, peralatan dan kerja nyata. PW-IWO Riau bersama jaringan pengurus daerah di 12 kabupaten/kota akan terus mengawal dan memantau. Yang bekerja kita apresiasi, yang abai akan kita pertanyakan. Kalau diperlukan, datanya kita bawa sampai ke pemerintah pusat,” pungkas Muridi.
