JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengejar target pembangunan infrastruktur di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Proyek ini sekaligus menjadi wujud dukungan konkret terhadap program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur pangan tidak boleh berhenti hanya pada penyelesaian fisik semata, melainkan harus benar-benar mengangkat produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.
"Tidak boleh ada tambahan cost lagi bagi petani. Cost para petani harus serendah-rendahnya. Keuntungan para petani harus setinggi-tingginya. Sehingga kehidupan petani makin hari makin layak, makin bagus," kata Dody dalam keterangannya.
Hingga Juli 2026, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah menyelesaikan saluran irigasi primer di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke sepanjang 44 kilometer dari target 135,4 kilometer (32,5 persen), serta saluran sekunder 16,31 kilometer dari rencana 61,6 kilometer (26,5 persen). Di lahan percontohan pertanian seluas 1.200 hektare, jaringan irigasinya sudah mencapai 88 persen dengan realisasi 20,45 kilometer dari kebutuhan 24,2 kilometer.
Kawasan Wanam yang berkarakter lahan rawa juga mendapat perhatian khusus lewat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, dengan progres Paket I mencapai 39,02 persen dan Paket II 36,65 persen.
Di sektor konektivitas, Direktorat Jenderal Bina Marga membangun Jalan KSPP Wanam–Muting untuk memperlancar distribusi pupuk, benih, alat pertanian, dan hasil panen sekaligus menekan biaya logistik petani. Segmen I sudah mencatat kemajuan 3,59 persen, melampaui target 1,30 persen, dengan 58 kilometer sudah bisa dilalui kendaraan. Segmen II sudah mencapai 10,06 persen dari target 80 kilometer, dengan 50 kilometer trase terbuka.
Wanam diproyeksikan menjadi salah satu sentra pangan baru di Indonesia timur, meski kesiapan irigasi, drainase, jalan, benih, pupuk, tenaga kerja, daya dukung lingkungan, dan hak masyarakat adat tetap perlu dipastikan berjalan bersamaan, mengingat pengembangan pangan skala luas di Merauke sebelumnya sempat menghadapi persoalan tata air dan konflik lahan.
Secara nasional, kebijakan ini juga ditopang Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang mempercepat pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, memberi ruang bagi pemerintah pusat membantu penanganan irigasi yang selama ini menjadi kewenangan daerah namun kerap terputus di saluran sekunder atau tersier.
BPS mencatat produksi padi nasional 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya, dengan produksi beras untuk konsumsi meningkat dari 30,62 juta ton menjadi 34,69 juta ton.
