PEKANBARU,ANDALAN.CO- Pers dan Kepolisian memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Meski menjalankan fungsi yang berbeda, kedua institusi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kepentingan publik, menjunjung supremasi hukum, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti wartawan dapat bertindak tanpa batas atau mengabaikan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, menilai pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta mekanisme penegakan hukum sangat penting untuk membangun hubungan profesional antara insan pers dan aparat kepolisian.
Menurutnya, wartawan harus memahami bahwa profesi jurnalistik merupakan amanah publik yang menuntut integritas, independensi, profesionalisme, serta tanggung jawab moral.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Jaminan tersebut menjadi landasan penting bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.
Namun, perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan kewajiban menaati hukum dan etika profesi.
Pers yang merdeka bukanlah pers yang kebal hukum, melainkan pers yang mampu bekerja secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang mengatur prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, serta larangan mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.
Wartawan juga dituntut menguji informasi sebelum dipublikasikan, menghormati asas praduga tak bersalah, dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Pemberitaan yang mengabaikan verifikasi berpotensi merugikan masyarakat, mencederai nama baik seseorang, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap media.
Karena itu, profesionalisme wartawan tidak semata-mata diukur dari keberanian mengungkap persoalan, tetapi juga dari kemampuan menjaga akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah tindakan oknum yang menggunakan identitas atau atribut wartawan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.
Praktik seperti meminta uang dengan ancaman pemberitaan, melakukan pemerasan, atau menggunakan profesi jurnalistik sebagai alat intimidasi tidak dapat dibenarkan.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, penanganannya harus dilakukan secara cermat dengan membedakan antara sengketa pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik dan perbuatan pidana yang berdiri sendiri.
Tidak setiap pemberitaan yang dianggap merugikan seseorang dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, kepemilikan kartu pers juga tidak memberikan kekebalan hukum terhadap tindakan kriminal.
Dalam sengketa pemberitaan, mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hubungan antara pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu dibangun atas dasar saling menghormati tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Polri memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam UU Pers.
Sinergi antara kedua institusi bukan berarti menghilangkan independensi wartawan atau membatasi fungsi pengawasan pers.
Sebaliknya, hubungan profesional harus membuka ruang komunikasi, transparansi informasi, kritik yang konstruktif, dan penghormatan terhadap proses hukum.
Kepolisian perlu menghormati kemerdekaan pers, sementara wartawan wajib menghargai proses penyelidikan dan penyidikan serta tidak menghambat pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.
PW-IWO Provinsi Riau memandang peningkatan literasi hukum dan pemahaman etika jurnalistik sebagai kebutuhan penting di tengah perkembangan media digital.
Kemudahan membuat dan menyebarkan informasi melalui berbagai platform harus diimbangi dengan kemampuan memahami batasan hukum, tanggung jawab redaksi, serta konsekuensi dari setiap pemberitaan.
Forum diskusi, pendidikan jurnalistik, dan seminar yang mempertemukan insan pers, Dewan Pers, akademisi, praktisi hukum, serta jajaran kepolisian dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman bersama.
Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan wartawan semakin profesional, masyarakat semakin memahami fungsi pers, dan aparat penegak hukum semakin memahami mekanisme perlindungan kemerdekaan pers.
Kemerdekaan pers harus tetap dijaga sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Pada saat yang sama, penyalahgunaan profesi wartawan tidak boleh dibiarkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia jurnalistik.
Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif, tanpa menjadikan proses hukum sebagai sarana membungkam kritik atau menghalangi kerja jurnalistik yang sah.
Pers yang profesional membutuhkan integritas. Kepolisian yang profesional membutuhkan transparansi dan akuntabilitas.
Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, hak masyarakat dihormati, dan kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pers bukan musuh kepolisian, dan kepolisian bukan musuh pers. Keduanya merupakan mitra strategis dalam menjaga demokrasi, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat.
Kemerdekaan pers harus dilindungi, Kode Etik Jurnalistik harus dijunjung tinggi, dan setiap penyalahgunaan profesi wartawan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penulis: Muridi Susandi
Ketua PW-IWO Provinsi Riau
