INDRAGIRI HILIR,ANDALAN.CO-Dugaan perundungan terhadap seorang siswa laki-laki kelas VI di salah satu sekolah dasar (SD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menuai sorotan serius. Korban diduga mengalami tindakan perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh tiga teman sekolahnya hingga mengalami trauma dan disebut ingin berhenti sekolah.
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, mengecam keras dugaan peristiwa tersebut. Ia mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (Kabid SD), segera turun langsung ke sekolah untuk mendalami kejadian itu.
Muridi menegaskan, dugaan perundungan yang menyangkut martabat, keselamatan, dan kondisi psikologis anak tidak boleh dianggap sebagai kenakalan biasa.
"Ini bukan persoalan sepele. Jika benar seorang anak mengalami tindakan yang merendahkan martabatnya hingga trauma dan ingin berhenti sekolah, maka ada persoalan serius yang harus ditangani. Dinas Pendidikan tidak boleh tinggal diam,"tegas Muridi, Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan informasi yang diterima, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Sabtu (7/11/2026). Seorang siswa kelas VI SD menjadi korban tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh tiga teman sekolahnya.
Korban disebut mengalami tindakan pengekangan fisik, pelecehan terhadap privasi tubuh, serta dugaan pengambilan gambar menggunakan telepon genggam tanpa persetujuannya.
Identitas korban maupun anak-anak yang diduga terlibat sengaja dirahasiakan demi melindungi hak, privasi, dan masa depan mereka.
Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikologis. Bahkan, menurut keterangan ibunya, anak tersebut sampai menyampaikan keinginan untuk berhenti sekolah.
Ibu korban berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil segera turun tangan untuk memastikan kejadian tersebut ditangani secara serius serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anaknya.
Muridi Susandi meminta Dinas Pendidikan tidak hanya mendalami dugaan tindakan perundungan, tetapi juga memeriksa bagaimana sistem pengawasan dan perlindungan peserta didik diterapkan di sekolah tersebut.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam memastikan lingkungan pendidikan aman, termasuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap peserta didik.
"Saya meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SD segera turun ke sekolah. Periksa kronologinya, dengarkan keterangan pihak terkait, dan evaluasi sistem pengawasannya. Jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab, kepala sekolah harus dievaluasi dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Ia menilai, sekolah semestinya menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi anak untuk belajar, bukan lingkungan yang membuat peserta didik ketakutan hingga kehilangan semangat melanjutkan pendidikan.
"Jangan sampai seorang anak kehilangan masa depannya karena merasa tidak aman di sekolah. Apalagi jika dugaan peristiwa ini sampai menimbulkan trauma berkepanjangan. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak," ujarnya.
Muridi juga menyoroti dugaan pengambilan gambar yang melanggar privasi korban. Ia meminta pihak sekolah dan instansi terkait memastikan gambar tersebut tidak disebarluaskan, termasuk melalui media sosial maupun grup percakapan.
Menurutnya, penyebaran gambar yang mempermalukan anak berpotensi menambah penderitaan psikologis korban dan menimbulkan persoalan hukum baru.
"Saya mengingatkan, jangan ada pihak yang menyebarkan foto atau informasi yang dapat mengungkap identitas anak. Lindungi korban, jaga martabatnya, dan jangan sampai anak ini kembali menjadi korban akibat penyebaran gambar,"katanya.
Muridi meminta Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan instansi perlindungan perempuan dan anak serta pihak terkait lainnya untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis yang diperlukan.
Ia juga menegaskan bahwa tiga anak yang diduga terlibat harus ditangani melalui pendekatan pembinaan, perlindungan anak, dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Korban harus dipulihkan, sementara anak-anak yang diduga terlibat juga harus mendapatkan penanganan dan pembinaan yang tepat. Namun, jangan sampai alasan kenakalan anak dijadikan pembenaran untuk mengabaikan peristiwa serius seperti ini," tegasnya.
Muridi berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil segera mengambil langkah konkret, termasuk meminta klarifikasi dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan pihak terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas seluruh anak.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran kewajiban pengawasan atau pembiaran terhadap kekerasan di lingkungan sekolah, pejabat yang bertanggung jawab harus diberikan tindakan sesuai ketentuan.
"Jangan menunggu persoalan ini semakin besar baru bertindak. Keselamatan, kehormatan, dan masa depan anak harus menjadi prioritas. Jika ada kelalaian, evaluasi secara tegas. Jangan sampai ada kesan pihak sekolah lepas tangan,"pungkas Muridi.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir terkait dugaan kejadian tersebut belum diperoleh. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
