INDRAGIRI HILIR, ANDALAN.CO-Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kembali menjadi sorotan. Dugaan ketidaksesuaian tarif parkir dengan Peraturan Daerah (Perda) serta minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memicu perhatian sejumlah pihak.
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat kecil dan pelaku UMKM sudah terbebani berbagai kewajiban. Jika pengelolaan parkir tidak sesuai aturan, tentu ini menjadi persoalan yang perlu dibenahi,” ujar Muridi, Kamis (26/2/2026).
Muridi menyebut, berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat, potensi pendapatan parkir di Inhil diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun. Namun, menurutnya, setoran resmi ke kas daerah yang diketahui publik berada di kisaran ratusan juta rupiah.
Ia meminta anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Provinsi Riau, serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kami berharap lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi kontrol dan memastikan pengelolaan retribusi parkir berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengelolaan parkir, Muridi menegaskan hal tersebut perlu dibuktikan secara hukum dan tidak boleh menjadi sekadar isu tanpa kejelasan.
“Jika memang ada pelanggaran, tentu harus diusut secara transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
PW IWO Riau, lanjutnya, berencana menggandeng pakar hukum untuk mengkaji dugaan ketidaksesuaian regulasi dalam tata kelola parkir di Indragiri Hilir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya menghubungi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir untuk memberikan keterangan resmi terkait pernyataan tersebut.
