INDRAGIRI HILIR,ANDALAN.CO- Desakan terhadap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkait persoalan harga kelapa menguat. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (UNISI), Jondrawanto, menegaskan mahasiswa bersama masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah dan kebijakan konkret yang memberikan kepastian bagi petani.
Pernyataan itu disampaikan Jondrawanto saat mengikuti aksi Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat (AMBAR) di Kantor Bupati Indragiri Hilir, Tembilahan, Senin (10/8/2026).
Menurut Jondrawanto, mahasiswa turun ke jalan bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Aksi tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap petani kelapa yang dinilai masih menghadapi persoalan harga dan tata niaga.
"Kami tidak hadir hanya untuk menyampaikan aspirasi. Kami hadir bersama masyarakat untuk memastikan persoalan petani kelapa benar-benar diperjuangkan. Pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi petani," tegas Jondrawanto.
Dalam aksi tersebut, AMBAR membawa empat tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah memperjuangkan kenaikan harga kelapa di tingkat petani agar sebanding dengan biaya produksi dan mampu memberikan penghidupan yang layak.
Kedua, AMBAR meminta tata niaga kelapa dibenahi. Mereka menilai rantai perdagangan perlu ditata agar posisi petani lebih kuat dan mata rantai perdagangan yang dinilai merugikan petani dapat ditekan.
Ketiga, pemerintah didesak membentuk dan memperkuat organisasi petani kelapa yang benar-benar berbasis petani, bukan sekadar formalitas organisasi.
Keempat, AMBAR meminta pemerintah membangun sistem informasi harga kelapa yang terbuka, akurat dan mudah diakses petani secara real time. Transparansi harga dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar petani.
Jondrawanto menegaskan empat tuntutan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan setelah demonstrasi berakhir. Pemerintah diminta memberikan kejelasan mengenai langkah yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut.
"Empat tuntutan ini bukan sekadar tuntutan di atas kertas. Ini adalah suara masyarakat dan petani kelapa. Kami ingin ada tindak lanjut yang jelas, karena masyarakat butuh solusi, bukan sekadar janji," ujarnya.
Ia memastikan mahasiswa bersama masyarakat akan terus mengawal persoalan harga dan tata niaga kelapa hingga terdapat langkah konkret dari pemerintah.
Di tengah desakan tersebut, Bupati Indragiri Hilir H. Herman menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
Herman mengatakan pemerintah daerah menghargai aspirasi yang disampaikan AMBAR. Menurutnya, persoalan harga kelapa menyangkut langsung kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan.
Bupati juga menjelaskan bahwa perubahan harga kelapa memiliki mekanisme dan tidak sepenuhnya dapat diputuskan oleh pemerintah kabupaten.
Menurut Herman, Pemkab Inhil telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian sebagai salah satu upaya memperjuangkan harga kelapa.
"Untuk proses naiknya harga kelapa itu ada mekanismenya. Upaya akhir-akhir ini yang sudah terlaksana adalah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian, yang mengusulkan agar harga kelapa dapat diatur dengan minimal harga Rp5.000/kg," kata Herman.
Namun, Herman mengakui usulan tersebut hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut.
"Namun sampai hari ini, permohonan kita belum ada tindak lanjutnya. Saya berharap masyarakat dan mahasiswa dapat bersama-sama mendukung dan memperkuat aspirasi daerah ini, sehingga apa yang menjadi persoalan masyarakat, khususnya terkait harga kelapa, mendapat perhatian dari pemerintah pusat," ujarnya.
Herman berharap dukungan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam membawa persoalan harga kelapa ke tingkat pemerintah pusat.
Pernyataan Bupati tersebut menjadi jawaban pemerintah daerah atas desakan yang disampaikan dalam aksi. Namun bagi AMBAR, perjuangan belum selesai.
Mahasiswa tetap menuntut agar persoalan harga kelapa tidak berhenti pada koordinasi, pertemuan ataupun penyampaian aspirasi dari daerah ke pusat. Mereka meminta ada tindak lanjut yang dapat diukur dan diketahui masyarakat.
Persoalan kelapa dinilai penting karena komoditas tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di Indragiri Hilir. Karena itu, perubahan harga maupun tata niaganya memiliki dampak langsung terhadap pendapatan petani.
Di satu sisi, mahasiswa mendesak hadirnya kebijakan nyata dan memastikan akan terus mengawal empat tuntutan mereka. Di sisi lain, Pemkab Inhil menyatakan telah membawa persoalan harga kelapa ke pemerintah pusat dan mengusulkan harga minimal Rp5.000 per kilogram, meski menurut Bupati Herman usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut.
Aksi tersebut pun belum menjadi akhir dari polemik harga kelapa. Mahasiswa dan masyarakat kini menunggu sejauh mana langkah lanjutan pemerintah daerah serta hasil perjuangan ke pemerintah pusat dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan petani kelapa di Indragiri Hilir.