LAMPUNG TIMUR,ANDALAN.CO-Delapan organisasi pers di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa kerja jurnalistik tak hanya berhenti pada mencari, menulis, dan menyajikan berita. Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia mereka isi dengan aksi sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim.
Delapan organisasi tersebut yakni SMSI, JMSI, IWO, FJHLT, KWRI, PWSI, AWPI, dan PWLT. Kegiatan yang digelar pada 26–27 Agustus 2026 itu menjadi momentum memperkuat kebersamaan insan pers sekaligus menegaskan komitmen untuk hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Namun, di tengah pelaksanaan kegiatan tersebut, delapan organisasi pers juga menyampaikan kekecewaan lantaran sejumlah unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak dapat hadir.
Juru bicara delapan organisasi pers yang juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Lampung Timur, A. Zohiri atau Azohirri, mengatakan kegiatan sosial tersebut telah direncanakan sejak jauh hari.
Awalnya, kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 15–16 Agustus 2026. Namun, jadwal kemudian digeser karena bertepatan dengan sejumlah agenda lainnya.
"Kami sebenarnya cukup kecewa karena kegiatan ini sudah kami sampaikan dan persiapkan jauh-jauh hari. Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir dan memberikan dukungan secara langsung. Namun, pada saat pelaksanaan ternyata ada agenda pemerintah lainnya," kata Azohirri dalam sambutannya.
Meski mengaku kecewa, Azohirri tidak ingin ketidakhadiran jajaran Pemkab Lampung Timur ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kegiatan insan pers.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Bupati Lampung Timur Hj. Ela Siti Nuryamah saat itu memiliki agenda pembahasan dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur di DPRD. Sementara sejumlah pejabat lainnya disebut memiliki agenda di Bandar Lampung.
Azohirri menegaskan terbentuknya kebersamaan delapan organisasi pers tersebut bukan untuk berhadap-hadapan dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Sebaliknya, insan pers ingin menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah tanpa meninggalkan independensi dan fungsi kontrol sosial yang melekat pada profesi jurnalistik.
"Delapan organisasi ini bukan dibentuk untuk menjadi musuh pemerintah. Justru kami ingin menjadi mitra, memberikan pemikiran, karya tulis, dan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur," tegasnya.
Menurut Azohirri, perkembangan teknologi digital membuat peran media semakin strategis. Informasi kini dapat tersebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital dan media sosial.
Kondisi tersebut, kata dia, menuntut insan pers semakin profesional dalam menjaga informasi agar tetap sehat, berimbang, konstruktif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tujuan kami sangat sederhana. Wartawan jangan hanya dikenal karena menulis dan menyajikan berita. Wartawan juga harus mempunyai jiwa sosial sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Semangat itulah yang kemudian diwujudkan melalui donor darah dan santunan anak yatim. Aksi tersebut diharapkan menjadi bukti bahwa insan pers dapat mengambil bagian secara langsung dalam kegiatan kemanusiaan.
Azohirri turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya kegiatan, mulai dari unsur pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, kecamatan hingga berbagai elemen masyarakat.
Menurut dia, pelaksanaan kegiatan tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah. Dukungan datang dari berbagai pihak.
Di antaranya bantuan Dinas Pendidikan sekitar Rp1,5 juta, Sekretariat DPRD sebesar Rp500 ribu, Kejaksaan Lampung Timur Rp2,5 juta, Koperasi Berkah Batu Timur Rp6 juta, serta dukungan Bagian Umum yang memfasilitasi kegiatan. Para jurnalis juga bergotong royong menyukseskan acara tersebut.
"Acara ini terlaksana karena kebersamaan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk kawan-kawan jurnalis yang ikut bergotong royong sehingga kegiatan ini bisa terlaksana," katanya.
Azohirri berharap kekompakan delapan organisasi pers dapat terus dijaga. Di sisi lain, hubungan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga diharapkan semakin baik.
Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu membangun komunikasi terbuka dengan media, khususnya terkait program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kalau memang kegiatan OPD dikomunikasikan dengan baik, melalui satu pintu informasi yang jelas, kemudian disampaikan kepada media, masyarakat akan mengetahui bahwa pemerintah juga bekerja dan berbuat untuk masyarakat. Ini yang kami harapkan," ungkapnya.
Meski mendorong kemitraan antara pers dan pemerintah, Azohirri menegaskan hubungan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial media.
Menurutnya, kritik tetap menjadi bagian penting dari kerja jurnalistik. Namun, kritik harus disampaikan secara profesional, proporsional, berbasis fakta, dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
"Kami bukan berarti tidak boleh mengkritik pemerintah. Kritik tetap diperlukan. Tetapi kritik itu harus menjadi kritik yang membangun, memberikan solusi, dan tidak semata-mata untuk menjatuhkan," jelasnya.
Azohirri juga berharap tidak ada informasi sepihak yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pemerintah terhadap keberadaan delapan organisasi pers tersebut.
"Saya berharap jangan ada informasi sepihak yang kemudian membuat pemerintah salah memahami niat kami. Kami menyatukan delapan organisasi ini bukan untuk membuat masalah atau menjadi lawan pemerintah. Kami ingin bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi Lampung Timur," tegasnya.
Azohirri yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur mengaku memahami dinamika pemerintahan dan kondisi daerah. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan insan pers menurutnya harus dibangun secara terbuka tanpa prasangka.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, kolaborasi pemerintah dan media dinilai semakin penting. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, pers membutuhkan keterbukaan informasi agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Selain donor darah dan santunan anak yatim, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI tersebut juga diisi dengan berbagai kegiatan kebersamaan dan perlombaan, termasuk permainan tradisional serta pembagian door prize.
Azohirri berharap kegiatan sosial delapan organisasi pers tersebut tidak berhenti pada momentum peringatan kemerdekaan, tetapi dapat menjadi agenda berkelanjutan.
"Kami ingin menunjukkan bahwa insan pers juga bisa hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memberikan sesuatu yang dapat dirasakan, bukan hanya melalui pemberitaan, tetapi melalui kegiatan sosial secara langsung," ujarnya.
Ia juga mengajak insan pers di Lampung Timur terus menghasilkan pemberitaan yang kritis, positif, berimbang, dan bertanggung jawab.
"Kita bersama-sama membangun Lampung Timur. Pemerintah, pers, dan masyarakat harus saling mendukung. Kalau Lampung Timur ingin maju, kita harus kompak dan memberikan kontribusi terbaik sesuai bidang masing-masing," pungkas Azohirri.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi delapan organisasi pers untuk mempererat kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial, serta menegaskan posisi pers sebagai mitra masyarakat dan pemerintah tanpa meninggalkan independensi dan fungsi kontrol sosial.