Bupati Aceh Barat Temui Kementerian PU, Rp25 Miliar Dikucurkan untuk Infrastruktur Air dan Tebing Sungai
MEULABOH,ANDALAN.CO- Bupati Aceh Barat Tarmizi SP MM bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menemui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal SDA Mayjen Arnold turut menghadirkan sejumlah direktur dan kepala balai untuk membahas berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Barat.
Tarmizi mengatakan, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah program prioritas, di antaranya lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, serta pembangunan jalan dan jembatan.
"Alhamdulillah, tahun 2026 Aceh Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar dari Ditjen SDA untuk pembangunan pengaman tebing serta irigasi sekunder dan tersier," kata Tarmizi.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 10 miliar.
Sementara itu, untuk lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci, kata Tarmizi, besaran anggaran masih dalam tahap pembahasan. Pada 2025, proyek tersebut memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 35 miliar.
"Dari Ditjen Bina Marga, pada 2025 kami juga mendapat Instruksi Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp 14 miliar untuk ruas jalan RGM-Meureubo. Tahun ini, dari sejumlah usulan yang diajukan hanya satu yang bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Namun kami meminta agar dua paket dapat disetujui. Jika disetujui, nilainya mencapai Rp 28 miliar," ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penanganan pengaman tebing dan muara yang terdampak bencana melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon). Menurut Tarmizi, pemerintah pusat akan segera menyampaikan besaran anggaran beserta item usulan yang disetujui.
Ia menjelaskan, penyelesaian pembangunan Irigasi Lhok Guci masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun. Sementara pembangunan kolam retensi diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar.
"Kendala saat ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga karena Kementerian PU sedang melakukan efisiensi anggaran. Karena itu kami mendiskusikan solusi percepatan melalui skema pendanaan loan atau pinjaman luar negeri yang dikelola pemerintah pusat," katanya.
Dalam waktu dekat, lanjut Tarmizi, Kementerian PU akan menggelar pembahasan bersama Bappenas untuk membahas aspek teknis skema pendanaan tersebut.
Sementara untuk pembangunan kolam retensi, proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) masih berlangsung dan melibatkan koordinasi dengan Balai Teknik Pantai Buleleng, Bali, Balai Teknik Sungai Solo, serta Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Bandung.
"Baru-baru ini kami menugaskan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat untuk berkoordinasi langsung dengan instansi terkait guna mempercepat penyelesaian aspek teknis," ujar Tarmizi.
(M. Jamil)