PEKANBARU,ANDALAN.CO-Isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang dipicu oleh alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan.
Menyikapi polemik tersebut, PLT Gubernur Riau secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan berkomitmen segera mencari solusi terbaik. Langkah responsif gubernur itu mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Riau.
Organisasi relawan tersebut meminta agar momentum ini dijadikan titik balik untuk fokus pada solusi konkret, bukan saling lempar tanggung jawab.
Dalam keterangan resminya, Gubernur Riau mengakui bahwa penyelarasan postur APBD untuk mengakomodasi program nasional MBG berdampak cukup signifikan terhadap kondisi keuangan daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan penataan ulang terhadap sejumlah program kerja yang telah direncanakan.
"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Riau atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran terkait isu defisit anggaran ini. Penyesuaian untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis memang menuntut formula anggaran yang besar, namun kami pastikan hak-hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas," ungkap Gubernur Riau.
Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim sedang melakukan rasionalisasi anggaran, mulai dari memangkas biaya perjalanan dinas hingga menunda proyek fisik non-prioritas guna menyeimbangkan neraca keuangan.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPD Projo Riau, Dodi Kurniawan, menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat nasional yang wajib didukung demi masa depan generasi muda. Namun, ia mengingatkan agar tata kelola anggaran daerah dilakukan secara cermat sehingga tidak mengorbankan sektor pelayanan publik lainnya.
Dodi meminta Pemprov Riau untuk fokus menyinkronkan anggaran secara bijak ketimbang mencari-cari alasan di balik defisit yang terjadi.
"Kami menghargai kebesaran hati Plt Gubernur yang bersedia meminta maaf kepada publik. Namun, Projo Riau meminta komitmen nyata dari Gubernur untuk menyelesaikan masalah APBD Riau tanpa menyalahkan keadaan atau program tertentu, dan yang terpenting tanpa membuat masalah baru," tegas Dodi Kurniawan.
Dodi Kurniawan juga memaparkan tiga poin penting yang harus diperhatikan Pemprov Riau dalam mengatasi defisit anggaran.
Pertama, efisiensi belanja harus dilakukan secara tepat sasaran. Pemangkasan anggaran, menurutnya, harus menyasar pos-pos konsumtif birokrasi, bukan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, perlindungan layanan dasar. Pemprov Riau diminta memastikan sektor krusial seperti kesehatan, pendidikan reguler, dan infrastruktur darurat tetap berjalan optimal tanpa hambatan pendanaan.
Ketiga, inovasi pendapatan daerah. Projo Riau mendorong Pemprov Riau lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban pungutan baru kepada masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis nasional yang memerlukan sinergi kuat antara APBN dan APBD.
Tantangan penyesuaian anggaran ini kini menjadi ujian nyata bagi kapasitas manajerial dan kepemimpinan di Provinsi Riau.
Kini, masyarakat bersama DPD Projo Riau menanti realisasi langkah rasionalisasi yang dijanjikan. Kebijakan yang diambil dalam waktu dekat akan membuktikan apakah Pemprov Riau mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus menyukseskan program strategis nasional secara beriringan.
(Rilis /Projo Riau)