ANDALAN.CO, BAGANSIAPIAPI - DPRD Rohil menggelar Paripurna dengan agenda Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2023 Rohil di ruang utama kantor DPRD Rohil Bagansiapiapi, Senin (28/11/22) malam.
Rapat dipimpin ketua DPRD Rohil Maston didampingi wakil ketua DPRD Basiran Nur efendi serta dihadiri Wakil Bupati Rohil H.Sulaiman.SS.MH mewakili Bupati Rohil, Sekda Rohil Fery P AryaSekwan Rohil,.Sarman Syahroni. ST dan dihadiri anggota DPRD Rohil.
Wakil Bupati Rohil menyampaikan, terkait pandangan fraksi partai Demokrat, Ranperda APBD tahun anggaran 2023 wajib hukumnya dipandang sebagai akun stabilitas sebagai pengelola keuangan dan juga sebagai upaya menegakkan prinsip tranparansi tata kelola pemerintah yang baik.
“Terhadap hal demikian kita sepakat untuk menjadi perhatian kita bersama. Kemudian terkait dengan kondisi nyata masyarakat Rohil yang belum pulih dan dampak covid 19 dan adanya kenaikan BBM sehingga muncul sebagai kombinasi kenaikan BBM dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Disampaikannya, program tersebut bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah kabupaten Rohil untuk membangun ketahanan ekonomi dan bisa mengurangi angka Kemiskinan.
“Kami jelaskan bahwa salah satu kegiatan tersebut merupakan kolaborasi dengan pemerintah pusat diantaranya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai BLT yang ada di dinas sosial,” tuturnya.
Selanjutnya terhadap pandangan umum fraksi partai amanat nasional (PAN), Wabup menyatakan sepakat untuk terus menggali pendapatan asli daerah dari pos-pos yang akan memberi kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) seperti jawaban dari pandangan umum fraksi sebelumnya.
“Terkait dengan Belanja daerah yang mengalami kenaikan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang diberikan sehingga belanja di alokasikan bisa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir,” ucapnya.
Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, disampaikannya agar dapat mengatur tata Niaga pupuk dalam bentuk perda akan menjadi pertimbangan bersama.
Selanjutnya mengenai pengangkatan PPPK yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dengan manajemen PPK pada pasal 96 ayat 1 sebutkan bahwa dilarang mengangkat pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
“Pada prinsip Pemerintah Kabupaten yang menilai bahwa pandangan umum yang disampaikan fraksi PAN tersebut sejalan dengan amanat surat edaran Menpan RB yang merupakan suatu langkah strategis dalam penyelesaian pegawai non ASN yang memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPP,” pungkas Amansyah.
Selanjutnya terkait pandangan fraksi partai keadilan sejahtera (PKS), dikatakan Wabup, cara untuk mewujudkan peningkatan daerah, pendapat daerah dengan Membuat strategi daerah dengan skema, pertama peningkatan kapasitas aparatur, kedua pelayanan prima, ketiga Pemutakhiran data pajak.
“Selain program bantuan sosial kesehatan masyarakat tidak mampu dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir fraksi PKS mengharapkan anggaran dana untuk bantuan sosial tersebut lebih ditingkatkan mengingat masih banyak yang kalangan masyarakat kita tidak mampu pergi berobat akibat keterbatasan biaya yang dimiliki akan menjadi pertimbangan untuk pembahasan APBD 2023,” imbuhnya.
Selanjutnya penjelasan pandangan umum fraksi gabungan Indonesia Bangkit terkait beberapa kajian terhadap RAPBD Tahun 2023, Wabup mengatakan, tujuan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan stock holder yang berasal dari asumsi strategi dalam pencapaian tujuan lebih efektif dan efisien.
“Bagaimana pemerintah akan mengaplikasikan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021- 2026 akan menjadi masukan dan perhatian kita bersama dalam melaksanakan aktivitas tahun 2023 yang akan datang,” tuturnya.
Terkait alokasi anggaran Kegiatan - kegiatan yang bisa meringankan beban masyarakat yang semakin berat karena kenaikan harga bahan-bahan pokok rumah tangga akibat kenaikan, menurut Wabup sebagai penyelenggaraan pemerintah hal ini telah diupayakan pada kegiatan pada APBD 2022 seperti kegiatan dalam pengendalian inflasi daerah dan kegiatan pemulihan ekonomi daerah tentunya pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 ini akan ada upaya untuk kegiatan tersebut tetap ada.
Terrhadap pandangan untuk fraksi gabung Gerindra pembangunan berkarya agar pemerintah daerah serius menangani masalah kesehatan, perlindungan bagi masyarakat miskin, pendidikan, pertanian dan lain-lainya, Wabup mengucapkan terimakasih dan menjadi harapan agar memperhatikan sektor UMKM untuk menyonsong perekonomian masyarakat sehingga pelaku usaha kabupaten Rokan Hilir lebih terakomodir.
“Menjadi harapan kita semua, oleh itu akan menjadi perhatian kita terhadap pelaku usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terkait harapan pada sektor perikanan dan pertanian bagaimana upaya hasil ikan kembali normal dan membantu sarana-persarana lain, dan memikirkan Bagaimana nasib penembak kerang yang yang ada di kecamatan Bangko, Sinaboi akan menjadi perhatian kita bersama dan terkait masalah infrastruktur akan di akomodir dalam anggaran 2023 ini," ucapnya.
Wabup Rohil berharap kiranya penjelasan yang dapat memenuhi jawaban atas pandangan umum fraksi yang disampaikan terdahulu dan memohon maaf apabila penjelasan dan jawaban pemerintah yang di sampaikan ini belum sepenuhnya memenuhi esensi esensi dan materi pandangan umum anggota dewan.
“Nmun seluruh materi pandangan umum yang disampaikan akan kami jadikan acuan referensi serta panduan dalam mempermulasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun anggaran 2023,” pungkas sulaiman. (Andalan.co/SPI).