JAKARTA,ANDALAN.CO— Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, menghadiri Sekolah Pimpinan yang digelar Pengurus Besar HMI (PB HMI) pada 30 November–5 Desember 2025 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Mengusung tema “Konsolidasi, Sinergi, dan Reintegrasi HMI untuk Mengawal Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi seluruh Ketua Umum HMI Cabang dan BADKO se-Indonesia dalam memperkuat arah gerakan organisasi.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai sektor, antara lain M. Qodari (Kepala Staf Kepresidenan RI), Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Viva Yoga Mauladi (Wamen Transmigrasi), Taruna Ikrar (Kepala BPOM), Mukhtarudin (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Chairul Anam (Ketua KAHMI Eropa Raya), Hariqo Satria (Pakar Komunikasi Publik), Prof. Didik (Rektor Universitas Paramadina), serta akademisi dan tokoh nasional lainnya.
Selama enam hari, para peserta berdiskusi, bertukar gagasan, serta mengkonsolidasikan pandangan strategis untuk menjawab tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. Selain memperkuat kapasitas kepemimpinan, forum tersebut juga menjadi ajang silaturahmi besar seluruh pimpinan HMI di Indonesia.
Pada penutupan kegiatan, peserta Sekolah Pimpinan PB HMI bertolak ke Gedung MPR RI dan diterima langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Dalam kesempatan itu, PB HMI bersama seluruh Ketua Umum Cabang dan BADKO meluncurkan dokumen “Kritik Nusantara” yang memuat tiga agenda utama: evaluasi kebijakan lingkungan, evaluasi pendidikan, dan keadilan fiskal daerah.
Dokumen tersebut menjadi bentuk keberpihakan HMI terhadap masa depan pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata.
Dalam forum nasional itu, Muhammad Yusuf membawa sejumlah isu prioritas Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk direkomendasikan kepada MPR RI. Pada sektor lingkungan, ia menekankan pentingnya perlindungan hutan mangrove, penguatan masyarakat pesisir, keadilan agraria, serta keadilan hilirisasi komoditas kelapa, identitas ekologis dan ekonomi utama Inhil.
Di sektor pendidikan, Yusuf menyoroti ketimpangan infrastruktur pendidikan serta urgensi penguatan budaya lokal dalam kurikulum. Sementara pada sektor keadilan fiskal, ia mengangkat isu keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi Provinsi Riau, pemerataan pembangunan, serta persoalan konektivitas antarkecamatan di Inhil.
Yusuf menegaskan bahwa isu-isu tersebut bukan hanya menjadi kebutuhan daerah, tetapi juga bagian dari peta jalan pembangunan nasional agar visi Indonesia Emas 2045 tidak menyisakan ketimpangan antarwilayah.
Selain membawa isu eksternal, Muhammad Yusuf menyampaikan kritik internal kepada PB HMI. Ia menilai sudah saatnya PB HMI menyiapkan grand design baru untuk menjawab tantangan disrupsi digital, melemahnya literasi, dan krisis lingkungan yang makin mendesak.
Yusuf menyebut HMI Cabang Tembilahan telah lebih dulu mengambil langkah konkret dengan memasukkan materi lingkungan sebagai doktrin dasar pada Basic Training (LK 1).
“Gerakan ekologis tidak boleh hanya menjadi jargon. PB HMI harus memformulasikannya secara sistematis, masif, dan berkelanjutan agar kesadaran ekologi menjadi karakter utama kader HMI di seluruh Indonesia,” tegasnya.