TEMBILAHAN,ANDALAN.CO– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Samino, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten Inhil untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tanpa adanya kajian mendalam dan penjelasan komprehensif dari pihak eksekutif.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa pinjaman tersebut justru akan menjadi beban fiskal daerah dan tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil.
“Setiap pembangunan harus mengacu pada RPJMD karena dokumen ini merinci visi, misi, prioritas, serta program pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD juga harus selaras dengan kebijakan nasional (RPJMN) serta provinsi, dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan yang terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Samino.
Ia menambahkan, jika pemerintah daerah ingin membangun, seharusnya memaksimalkan anggaran yang ada dengan memprioritaskan program-program utama.
“Tanpa meminjam pun kita bisa membangun, asalkan mampu menyisir program-program yang bukan skala prioritas,” tegasnya.
Samino juga menilai bahwa defisit anggaran bukanlah alasan untuk melakukan pinjaman, karena pada kenyataannya alokasi pinjaman yang diajukan pemerintah diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang tidak langsung berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pinjaman baru bisa diajukan jika benar-benar sesuai dengan RPJMD, memiliki urgensi, dan bertujuan meningkatkan PAD demi kepentingan rakyat,” jelas politisi PDI Perjuangan yang dikenal dekat dengan masyarakat tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pinjaman daerah bukanlah keputusan sederhana. Pinjaman membawa konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan fiskal daerah, sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, pinjaman daerah dijaminkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika terjadi kesalahan perhitungan, maka beban keuangan akan menghambat pembangunan daerah.
Samino bahkan memproyeksikan bahwa APBD Inhil akan menghadapi tekanan berat karena cicilan pinjaman yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar per tahun akan dipotong otomatis dari dana transfer pusat.
“Kami khawatir, jika perhitungannya ceroboh, tahun-tahun mendatang akan menjadi masa sulit bagi Inhil. Beban ini akan ditanggung masyarakat di masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan diambil secara rasional dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, menurutnya, saran agar Bupati Inhil H. Herman membatalkan rencana pinjaman tersebut merupakan langkah yang sangat tepat.
“Saya bersuara sebagai anggota DPRD Inhil, bukan pribadi. Menyarankan pembatalan itu adalah tindakan yang benar. Hubungan eksekutif dan legislatif harus dibangun di atas kemitraan yang sehat dan saling mengingatkan,” tegas Samino.
Dengan sikap tersebut, Samino memastikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan konsisten mengawal setiap kebijakan besar agar tidak menimbulkan dampak fiskal yang membebani masyarakat dalam jangka panjang. (MS)